Sebuah pemikiran tentang pedoman penelitian kebijakan berdasarkan pengalaman menangani masalah kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, evaluasi kebijakan, dan dampak kebijakan.

Perbedaan penelitian sosial dengan penelitian kebijakan

Seorang pakar kebijakan publik Dr. Riant Nugroho menyebutkan bahwa tingkat kesulitan penelitian kebijakan dalam pengambilan keputusan 2-3 level di atas penelitian sosial dan eksakta, lihat gambar di bawah ini.

Output penelitian kebijakan adalah pemahaman yang mendalam akan suatu kebijakan secara keilmuan.

Tujuan penelitian kebijakan untuk mendapatkan justifikasi ataupun falsifikasi ilmiah.

Pendekatan yang digunakan adalah metodologi keilmuan berdasarkan teori tertentu.

Pelaksanaan penelitian kebijakan dapat dilakukan pra, implementasi, atau pun pasca-implementasi.

Lama penelitian kebijakan singkat hingga panjang.

Lokus kegiatan penelitian kebijakan


Penelitian Kebijakan dilakukan oleh Analis Kebijakan, mulai dari Lingkungan Kebijakan (Perumusan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Kinerja Kebijakan), Pemantauan Kebijakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan, dan evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Selain itu, Analis Kebijakan juga memprakirakan Dampak Kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

Objek penelitian kebijakan adalah Kebijakan.

Kebijakan adalah (a) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, (b) kepemimpinan, dan (c) cara bertindak tentang pemerintahan, (d) organisasi, dan sebagainya; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan: (KBBI)

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan

• Faktor Ideologi • Faktor Politik  • Faktor Ekonomi/ Finansial  • Faktor Administratif/ Organisatoris  • Faktor Teknologi dan informasi • Faktor Sosial dan Budaya, • Faktor Agama  • Faktor Pertahanan dan Keamanan 

  • Perumusan Kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam Agenda Kebijakan (rencana hal yang harus dilakukan atau masalah yang akan ditangani).
  • Apakah rumusan kebijakan efektif: valid, efisien, dan dapat diterapkan?
  • Apakah rumusan kebijakan dapat diterima dan disahkan oleh pengambil keputusan?
  • Model analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) merupakan teknik penilaian risiko yang membantu pengambil keputusan (pembuat kebijakan) untuk memilih atau memutuskan alternatif/ opsi kebijakan yang perlu diambil dengan mempertimbangkan sisi manfaat yang paling menguntungkan organisasi dan sisi biaya yang paling efisien (cost efficiency).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas (KBBI)

Pejabat Publik

Pejabat Publik adalah orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik, yaitu anggota MPR/ DPR, anggota BPK, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Hakim.

Seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara), baik yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Publik.

Tata urutan peraturan perundang-undangan

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
  3. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
  7. Peraturan Kabupaten atau Kota (Perkab/ Perkot)

Sumber:
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Manajemen Strategis

Manajemen Strategis (Manstra) dan Perencanaan Strategis (Renstra) memiliki arti yang sama. Perbedaannya, Manstra lebih banyak digunakan di dunia bisnis, sedangkan Rencana Strategis digunakan di lingkungan akademis dan pemerintahan.

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. (David, F.R. 2009. Strategic Management: Concepts and Cases. 12th ed. FT Prentice Hall)

Keberhasilan organisasi dicapai melalui perencanaan kebijakan (bobot 20%), implementasi kebijakan (bobot 60%), dan pemantauan kebijakan (bobot 20%).

Definisi Kebijakan Publik

Suatu yang relatif stabil, tindakan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah atau masalah yang menjadi perhatian (James Anderson, 2011). 

Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” (Thomas Dye, 2011)

Charles L. Cochran dan Eloise F. Malone dalam Riant Nugroho, 2014, mengemukakan bahwa kebijakan publik terdiri atas keputusan politik untuk melaksanakan program untuk mencapai tujuan masyarakat.


Tahap 01 Agenda kebijakan: masalah-masalah itu, sekian banyak, yang mendapat perhatian serius dari pejabat publik

Tahap 02 Perumusan kebijakan: pengembangan program tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani masalah

Tahap 03 Adopsi kebijakan: pengembangan dukungan untuk proposal tertentu sehingga kebijakan dapat diterima sesuai peraturan perundang-undangan atau disahkan.

Tahap 04 Implementasi kebijakan: penerapan kebijakan melalui administrasi pemerintahan untuk mengatasi masalah kebijakan.

Tahap 05 Evaluasi kebijakan: upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan itu efektif, mengapa efektif dan mengapa tidak efektif

Balanced Scorecard (BSC)

Analisis kesenjangan (gap analysis) dapat membantu memetakan tiga hal di bawah ini:

  • kondisi saat ini – where we are today
  • kondisi yang diharapkan (cita-cita) – where we want to be
  • bagaimana cara mencapainya – how we’re going to get there

Metode yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita adalah Peta Strategi Balanced ScoreCard (BSC) yang akan diuraikan di bawah ini.

Peta Strategi


1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Modal Manusia (sumber daya manusia yang unggul)
Modal Informasi (teknologi dan informasi, internet of things, artificial intelligence, big data)
Modal Organisasi: budaya (esensinya adalah nilai), kepemimpinan, penyelarasan (value alignment), dan kerja tim (tindakan gabungan dari suatu kelompok, yang terdiri atas individu-individu yang ahli di bidangnya, bekerja secara efektif dan efisien, untuk mencapai target yang telah ditetapkan)

Keberhasilan organisasi dapat dicapai kalau didukung sumber daya manusia/ insani yang unggul, terampil dalam menggunakan teknologi dan informasi, budaya (nilai) yang selaras dari pemimpin tertinggi (CEO) sampai terendah (lower manager), dan kerja tim yang solid, serta menggunakan peta strategi untuk mencapai visi organisasi.

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

2.1 Proses Manajemen Operasional:

• Pemasok
• Produksi
• Distribusi
Manajemen Risiko

2.2 Proses Manajemen Pelanggan

• Memilih pelanggan
• Mencari pelanggan baru
• Mempertahankan pelanggan yang ada
Membangun bisnis bersama pelanggan

2.3 Proses Inovasi

• Mengidentifikasi peluang
• Memilih Portofolio Riset dan Pengembangan
• Desain dan Pengembangan
• Peluncuran (launching)

2.4 Regulasi dan Sosial

• Lingkungan
Keselamatan dan Kesehatan
• Karyawan
Komunitas

3. Perspektif Pelanggan

Proposisi Nilai Pelanggan (Nilai yang diharapkan oleh pelanggan)

Atribut produk/ jasa: harga, kualitas, ketersediaan, seleksi, fungsional
Hubungan: layanan dan kemitraan; imaji (image) dan penjenamaan (branding)

4. Perspektif Keuangan untuk meningkatkan nilai pemegang saham berkelanjutan

4.1 Strategi Produktivitas (misalnya, sumber daya manusia)

Misalnya,

Memperbaiki Struktur Harga dengan Kualitas (misalnya, memperbaiki standar upah dengan kualitas sumber daya manusia/ insani yang unggul)
Meningkatkan Penggunaan Aset dengan Ketersediaan (misalnya, menyediakan sumber daya manusia yang siap kerja di sektor publik atau swasta, atau sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja)

4.2 Strategi Pertumbuhan (misalnya, sumber daya manusia/ insani)

Misalnya,

Memperluas Peluang Pendapatan (misalnya, menghasilkan sumber daya insani sebagai pencipta lapangan kerja) dengan meningkatkan Layanan Daring (misalnya, metode pembelajaran daring yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja/ sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja, bukan pencari kerja)
Meningkatkan Nilai Pelanggan (industri) dengan Kemitraan (misalnya, dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja atau yang dapat menciptakan lapangan kerja)

4.3 Manajemen Risiko

Potensi Keuntungan (Potential Gain), “Strategi produktivitas – portofolio produk/ jasa utama yang diminati pasar kerja (sektor publik dan swasta) dan Strategi pertumbuhan – memperluas peluang pendapatan (sumber daya insani yang dapat menciptakan lapangan kerja – job creator)akan meningkatkan nilai pemegang saham/ bendahara negara dalam jangka panjang.

Potensi Kerugian/ Kehilangan (Potential Loss), “Jangan tempatkan uang Anda dalam satu keranjang,” “Tempatkan anggaran Anda secara proporsional, sebagian besar pada unit kerja yang menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja (job creator) dan sebagian lainnya pada unit kerja yang menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja (link and match),” untuk meminimalkan risiko kerugian/ kehilangan total (total loss).

Langkah-langkah penelitian kebijakan

  1. Tema disesuaikan dengan prioritas nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah/ RKP, Rencana Kinerja Tahunan/ RKT Kementerian/ Lembaga) 
  • Topik penelitan dapat dipilih dari manajemen strategis/ rencana strategis, misalnya strategi untuk mencapai target kinerja tahunan; kebijakan publik, misalnya perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, atau dampak kebijakan; metodologi Balanced ScoreCard (BSC), meliputi: (a) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang terdiri atas modal manusia, modal informasi, dan modal organisasi terdiri atas budaya, kepemimpinan, penyelarasam, dan kerja tim; (b) perspektif internal bisnis proses (norma, standar, prosedur, kriteria); (c) perspektif kepuasan pelanggan (pelayanan publik); (d) perspektif pemangku kepentingan (internal dan eksternal, termasuk pemegang saham). Metodologi BSC dimodifikasi oleh Kementerian PANRB untuk mengukur kinerja Kementerian/ Lembaga (e-performance).

Judul menggambarkan hubungan antarvariabel.

2. Latar Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Keluaran

Latar belakang rencana kebijakan yang akan diimplementasikan (program/ kegiatan) bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Kementerian/ Lembaga dalam RKT; kebijakan yang sedang diimplementasikan, bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong kebijakan yang sedang diimplementasikan; kebijakan yang telah diimplementasikan bertujuan untuk mengevaluasi, apakah program/ kegiatan yang telah diimplementasikan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT.

Masalah Kebijakan adalah fenomena yang kompleks dan multidisipliner

Beberapa Contoh Masalah perencanaan kebijakan

  • Kebijakan dan perencanaan desa wisata belum terintegrasi antara pemerintah, industri, dan komunitas lokal (public-private-people)
  • Kebijakan dan perencanaan sumber daya manusia belum terintegrasi
  • Program pemajuan kebudayaan belum terintegrasi dengan program pendidikan nasional

Beberapa Contoh Masalah implementasi kebijakan

  • Guru yang menangani program pembelajaran jarak jauh belum terampil menggunakan teknologi informasi
  • Lulusan pendidikan vokasi masih banyak yang menganggur
  • Sejauh mana program pembelajaran sejarah di SMA berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran kebangsaan? Biasanya menggunakan skala likert.
  • Sejauh mana program media digital berpengaruh terhadap perilaku peserta didik? Biasanya menggunakan skala likert.
  • Sejauh mana program industri kreatif berpengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya? Biasanya menggunakan skala likert.
  • Sejauh mana program penanaman nilai budaya berpengaruh terhadap pembentukan karakter pemuda Pancasila? Biasanya menggunakan skala likert.
  • Implementasi rencana aksi pelindungan warisan budaya takbenda terkendala selama pandemi C19.
  • Implementasi program pemajuan kebudayaan nasional masih mengalami kendala
  • Potensi sumber daya budaya di perdesaan belum dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pemajuan kebudayaan.
  • Implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah belum optimal.
  • Komunitas yang bersangkutan belum dilibatkan dalam pengelolaan warisan budaya takbenda mereka.

Beberapa Contoh Masalah evaluasi kebijakan

  • Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
  • Realisasi anggaran Kementerian/ Lembaga pada tahun ini masih di bawah rata-rata nasional.
  • Program sertifikasi CHSE baru mencapai 30% dari target yang telah ditetapkan.
  • Program hibah untuk industri pariwisata dan industri kreatif belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi
  • Pengelolaan warisan alam dan budaya dunia belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi pariwisata

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus pada penelitian kebijakan.

Tujuan dan sasaran, tujuan (apa yang akan dituju dirumuskan dalam kalimat aktif), misalnya menghasilkan laporan penelitian kebijakan; sasaran (apa yang akan dicapai harus terukur), misalnya buku laporan penelitian kebijakan dan publikasi artikel di jurnal ilmiah.

Keluaran (output) penelitian kebijakan sekurang-kurangnya dua rekomendasi alternatif/ opsi kebijakan dan manajemen risiko, kalau rumusan kebijakan diputuskan untuk disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau tidak diputuskan, prakiraan dampak positif dan negatif bagi masyarakat luas.

3. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir

Tinjauan pustaka menjelaskan apa yang sudah dan yang belum diteliti sehingga perlu ditindaklanjuti dalam penelitian kebijakan.

Model Analis Kebijakan

Tahap 1. Memverifikasi, mendefinisikan, dan mendetailkan masalah.

Tahap 2. Menetapkan kriteria evaluasi.

Tahap 3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan.

Tahap 4. Mengevaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada tahap 2 dan verifikasi masalah kebijakan pada tahap 1.

Tahap 5. Memperlihatkan dan membedakan alternatif/ opsi kebijakan

Tahap 6. Memonitor implementasi kebijakan, sebagai umpan balik tahap 1.

4. Metodologi Penelitian

Pendekatan/ teori, variabel dan indikator, perumusan hipotesis (opsional), populasi dan sampel, subyek penelitian, instrumen, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta jadwal. 

Pendekatan atau teori untuk menganalisis, menjelaskan, dan membuat proyeksi ke depan.

Kebenaran penelitian kebijakan bersifat umum.

Rekomendasi penelitian kebijakan bersifat kritis dan mendorong keputusan politik.

Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyusunan kebijakan di antaranya (a) faktor politik, (b) faktor ekonomi/ finansial, (c) faktor administrasi, (d) faktor teknologi, (e) faktor sosial, budaya, agama; (f) faktor pertahanan dan keamanan.

5. Daftar Pustaka

Daftar pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

Penutup

Analis Kebijakan membuat rumusan alternatif/ opsi kebijakan menggunakan analisis manfaat dan biaya (Cost and Benefit Analysis), selanjutnya menginformasikan alternatif/ opsi kebijakan kepada pengambil keputusan.

Semakin efisien biaya yang dikeluarkan, semakin tinggi manfaat yang akan diperoleh. Dan, semakin besar kemungkinan dipilih oleh pengambil keputusan.

Penelitan kebijakan tidak sama dengan penelitian untuk bahan rekomendasi kebijakan. Penelitian kebijakan biasa diakukan oleh seorang analis kebijakan, sedangkan penelitian untuk bahan rekomendasi kebijakan biasa dilakukan oleh peneliti ilmu-ilmu sosial.

***

Kompetensi Analis kebijakan

(a) Kemampuan menganalisis: kemampuan mengidentifikasi isu/ masalah, mengumpulkan dan mengorganisasi data/ informasi, mengidentifikasi opsi/ alternatif kebijakan, mengevaluasi keuntungan, biaya dan risiko, dan menyajikan informasi kebijakan/ membuat saran kebijakan terbaik, serta mengidentifikasi dampak dalam pelaksanaannya.

(b) Keterampilan politik (political skill): kemampuan untuk menginformasikan hasil analisis kebijakan, bekerja dalam konteks politik, dan membangun jejaring kerja (Lihat Peraturan Menpan Nomor 45 tahun 2013). 

Related Posts

Creative Economy

Bisnis Kuliner dalam Ekonomi Kreatif

Dalam sebuah diskusi terbatas tentang Ekonomi Kreatif disampaikan pertanyaan yang menarik, “Apakah bisnis kuliner termasuk ekonomi kreatif ?” Pertanyaan itu tidak hanya disampaikan di lingkungan terbatas di dalam negeri, bahkan sering ditanyakan setiap kali bertemu Read more…

Enactment

Kerja Sama Tim

Kerja sama tim dilakukan oleh para anggota tim, yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa pemimpin mempunyai peran penting dalam kerja sama tim? Seorang pemimpin (CEO) Read more…

News

Merawat Persatuan Bangsa dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Merawat persatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan keniscayaan karena Indonesia beragam bahasa, suku bangsa, bangsa, agama dan kepercayaan, warna kulit, dan golongan sosial, yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Kunci merawat Read more…