Prinsip etis untuk melindungi warisan budaya takbenda (intangible cultural heritage) atau warisan budaya hidup (living heritage) telah dielaborasi dalam semangat konvensi 2003 untuk pelindungan warisan budaya takbenda dan instrumen normatif internasional yang ada saat ini, yang melindungi hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat.

Prinsip etis warisan budaya takbenda mewakili seperangkat prinsip aspirasi yang memayungi dan diterima secara luas sebagai praktik yang baik bagi pemerintah, organisasi, dan individu, yang secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi warisan budaya takbenda, untuk memastikan kelangsungan hidup warisan budaya takbenda, sehingga mengakui kontribusinya terhadap perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai pelengkap konvensi 2003 untuk pelindungan warisan budaya takbenda, petunjuk operasional untuk melaksanakan konvensi, dan kerangka kerja legislatif nasional, prinsip-prinsip etis ini dimaksudkan agar berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan kode etik dan alat spesifik yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan sektoral.

1) Komunitas, kelompok dan, jika dapat diterapkan, individu harus sebagai pemeran utama dalam melindungi warisan budaya takbenda mereka sendiri.

2) Hak komunitas, kelompok dan, jika dapat diterapkan, individu untuk melanjutkan praktik, representasi (yang mewakili warisan budaya takbenda), ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan warisan budaya takbenda harus diakui dan dihormati.

3) Rasa saling menghormati serta rasa saling menghargai dan saling mengapresiasi warisan budaya takbenda, harus berlaku dalam interaksi antarnegara dan antarkomunitas, antarkelompok dan, jika dapat diterapkan, antarindividu.

4) Semua interaksi dengan komunitas, kelompok, dan, jika dapat diterapkan, individu yang menciptakan, menjaga, memelihara, dan mentransmisikan warisan budaya takbenda harus bercirikan kolaborasi transparan, dialog, negosiasi dan konsultasi, dan bergantung pada kebebasan, persetujuan berdasarkan informasi sebelumnya (free, prior informed consent).

5) Akses komunitas, kelompok dan individu ke instrumen, objek, artefak, ruang budaya dan alam serta tempat-tempat yang mempunyai memori (kenangan), yang keberadaannya diperlukan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda harus dipastikan, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. praktik-praktik adat yang mengatur akses ke warisan budaya takbenda harus sepenuhnya dihormati, bahkan dapat membatasi akses publik yang lebih luas.

6) Setiap komunitas, kelompok, atau individu harus menilai nilai warisan budaya takbenda miliknya sendiri dan warisan budaya takbenda ini tidak boleh dikenakan penilaian eksternal terhadap nilai atau kepatutan.

7) Komunitas, kelompok dan individu yang menciptakan warisan budaya takbenda harus mendapat manfaat dari pelindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari warisan budaya takbenda tersebut, dan terutama dari penggunaan, penelitian, dokumentasi, promosi atau adaptasi oleh anggota masyarakat atau orang lain.

8) Sifat dinamis dan hidup dari warisan budaya takbenda harus terus dihormati. keaslian dan eksklusivitas seharusnya tidak menjadi perhatian dan hambatan dalam melindungi warisan budaya takbenda.

9) Komunitas, kelompok, lokal, nasional dan organisasi transnasional dan individual harus secara hati-hati menilai dampak langsung dan tidak langsung, jangka pendek dan jangka panjang, setiap tindakan yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup warisan budaya takbenda atau komunitas yang melakukannya.

10) Komunitas, kelompok dan, jika dapat diterapkan, individu harus memainkan peran penting dalam menentukan apa yang merupakan ancaman terhadap warisan budaya takbenda mereka termasuk dekontekstualisasi, komodifikasi, dan penyajian yang keliru tentang warisan budaya takbenda dan dalam memutuskan bagaimana mencegah dan mengurangi ancaman tersebut.

11) Keanekaragaman budaya dan identitas komunitas, kelompok, dan individu harus sepenuhnya dihormati. dalam hal nilai yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan individu serta sensitivitas terhadap norma-norma budaya, perhatian khusus pada kesetaraan gender, keterlibatan pemuda dan penghormatan terhadap identitas etnis harus dimasukkan dalam desain dan implementasi langkah-langkah pelindungan.

12) Pelindungan warisan budaya takbenda adalah kepentingan umum untuk kemanusiaan dan karenanya harus dilakukan melalui kerja sama antara pihak-pihak bilateral, sub-regional, regional dan internasional; namun demikian, antarkomunitas, kelompok dan, jika ada, individu tidak boleh diasingkan dari warisan budaya takbenda mereka sendiri.

Sumber: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention-Ethical_principles-EN.docx


0 thoughts on “Prinsip Etis Untuk Melindungi Warisan Budaya Takbenda”

Leave a Reply

Related Posts

Arts

Big Data Warisan Budaya Takbenda

Pertemuan informal tentang Big Data Warisan Budaya takbenda dengan Adam Cao dari Yong Xin Hua Yun Cultural Industry Investment Group Co., Ltd. pada Sesi ke-13 the Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage di Mauritius, Read more…

Arts

Kebudayaan Indonesia

Kebudayaan Indonesia mau dibawa kemana? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjelaskan tentang tujuan hidup kita berbangsa dan bernegara sangat jelas tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan tidak pernah diubah sampai sekarang, kecuali batang tubuh dan pasal-pasalnya Read more…

Arts

Sebuah pemikiran untuk strategi pemajuan kebudayaan

Strategi pemajuan kebudayaan Isu-isu pokok kongres kebudayaan 8 dari 10 pokok-pokok isu yang akan dibahas dalam Kongres Kebudayaan, 5-9 Desember mendatang termasuk dalam warisan budaya takbenda, yaitu (1) bahasa, (2) manuskrip*, (3) adat istiadat, (4) Read more…