Setiap destinasi perlu arah  rencana strategis jangka panjang untuk setiap sektor kepariwisataan, yang diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder), agar dapat mengikuti rencana strategis untuk lima, atau sepuluh tahun, atau lebih.

Perencanaan kepariwisataan belakangan ini lebih difokuskan pada peningkatan peran Tata Kelola Destinasi (TKD) atau Manajemen Destinasi (MD), lebih dari sekedar pemasaran dan promosi, serta lebih ditekankan pada pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Perencanaan dan riset adalah satu dari berbagai peran MD dan di sini MD harus mendemonstrasikan kepemimpinannya dan kemampuannya berkoordinasi.

Jika tidak ada perencanaan jangka panjang, manajemen destinasi harus berinisiatif memulai proses perencanaan.

Pada awalnya perencanaan kepariwisataan dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang dikerjakan oleh para ahli  dengan latar belakang keahlian kota dan wilayah daripada ahli pariwisata. Penekanannya pada perencanaan fisik destinasi.

Dengan kata lain, perencanaan kota dikerjakan oleh lembaga yang berwenang membuat perencanaan dan para ahli, ahli pariwisata dari lembaga pendidikan tinggi pariwisata, ahli manajemen dan pemasaran, komunitas dan nirlaba (NGOs), serta konsumen (wisatawan).

Selanjutnya, perencanaan kepariwisataan dipengaruhi oleh para ahli dari lembaga pendidikan pariwisata dan para spesialis, utamanya ahli geografi dan ekonomi yang secara khusus tertarik dengan kepariwisataan, misalnya Profesor Clare A. Gunn (1979), menulis buku tentang Tourism Planning. Selain itu, Edward Inskeep, ahli perencanaan kepariwisataan dari UN World Tourism Organization. Kontributor lainnya Profesor Bihu Wu dalam bukunya Regional Tourism Planning Principles, yang diterbitkan pada 2001 yang berpengalaman dalam perencanaan kepariwisataan di China.

Para ahli manajemen dan pemasaran juga memberi pengaruh besar pada perencanaan kepariwisataan khususnya di bidang manajemen strategis perusahaan dan perencanaan stratejik. Dari tulisan manajemen strategis yang klasik lahir konsep analisis SWOT (strengths/ kekuatan, weaknesses/ kelemahan, opportunities/ peluang, threats/ ancaman), dan beberapa istilah seperti misi, visi, nilai inti, tujuan, strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Fokus utamanya mendefinisikan proses tahapan dan menekankan bahwa rencana strategis adalah sebuah siklus yang diulang-ulang berkali-kali. Di sini juga perlu prioritas riset, analisis, dan memproyeksikan lingkungan eksternal dengan prosedur pemetaan lingkungan.

Banyak ahli dengan latar belakang manajemen bisnis dan pendidikan MBA mulai bekerja sama dengan MD, sepertinya mereka secara bertahap beralih dari manajemen sektor pemerintahan. Pemasaran, public-relations, dan ahli penjualan juga berperan dalam perencanaan kepariwisataan, khususnya lebih menekankan pada pemasaran dan analisis kompetitif daripada menganalisis sumber daya fisik sebuah destinasi.

Pengaruh perencanaan kepariwisataan berikutnya adalah perencana-perencana komunitas dan organisasi nirlaba (NGOs). Fokus utamanya pada proses perencanaan dan bagaimana melibatkan seluruh komunitas dalam mendiskusikan dan mendefinisikan arah ke masa depan. Pada negara berkembang, lembaga non-pemerintah (NGOs) seringkali memainkan peran  kunci di dalam proses perencanaan kepariwisataan.

Pengaruh tersebut juga meningkatkan peran penduduk lokal sebagai individu-individu atau kelompok-kelompok. Pergerakan pariwisata berkelanjutan sejak 80an telah mendukung perlunya masukan dari penduduk dan komunitas lokal.

Peran konsumen sangat signifikan dalam perencanaan kepariwisataan belakangan ini. Sebagai contoh, tuntutan agar pemerintah dan pihak lainnya lebih transparans yang menyebabkan dokumen proses perencanaan lebih mudah diakses publik daripada diketahui hanya oleh segelintir orang.

Konsumen juga menggunakan internet dan media sosial dalam mendiskusikan proses perencanaan kepariwisataan dan dokumen-dokumen perencanaan. Di samping itu, kebutuhan akan riset primer untuk mendapatkan masukan dari opini, persepsi, dan harapan wisatawan, sangat diperlukan dalam proses perencanaan.

Manfaat rencana strategis kepariwisataan

Tidak diragukan lagi bahwa setiap destinasi perlu perencanaan kepariwisataan jangka panjang, kenyataannya belum semua destinasi memiliki perencanaan jangka panjang. MD dapat dipastikan memerlukan jangka waktu dan anggaran dalam proses perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, MD harus jelas mengartikulasikan manfaat-manfaat jangka panjang perencanaan kepariwisataan.

Manfaat jangka panjang perencanaan kepariwisataan

1. Arah masa depan yang jelas (Clear future directions): Perencanaan destinasi jangka panjang menghasilkan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan tentang bagaimana kepariwisataan dibangun dan dikembangkan dalam tahun jamak ke depan.

2. Perhatian yang lebih besar dan menekankan untuk kepariwisataan (Greater attention and emphasis for tourism): Menginisiasi dan melaksanakan  perencanaan jangka panjang cenderung memberi perhatian yang lebih besar dan fokus pada kepariwisataan di dalam destinasi.

3. Visi dan tujuan kepariwisataan (Vision and goals for tourism): Target ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu.

4. Mengidentifikasi peluang (Identification of opportunities): Strategi-strategi yang spesifik dan peluang-peluang pengembangan yang diidentifikasi akan memperbesar dan memperbaiki kepariwisataan di destinasi.

5. Rasa kepemilikan perencanaan bersama (Shared plan ownership): Jika proses  perencanaan dilakukan secara terbuka dengan keterlibatan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan, akan tumbuh rasa kepemilikan dalam perencanaan.

6. Implementasi dan panduan evaluasi (Implementation and evaluation): Proses perencanaan menghasilkan tahap-tahap implementasi dan ukuran-ukuran  untuk menilai efektivitas perencanaan.

Inskeep (1994) telah mengidentifikasi keuntungan sebuah perencanaan kepariwisataan nasional dan daerah sebagai berikut.

1. Menetapkan seluruh tujuan dan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut?

2. Membangun kepariwisataan sehingga penggunaan sumber daya alam dan budaya yang tanpa batas dipertahankan dan dikonservasi untuk masa depan, demikian juga saat ini.

3. Mengintegrasikan kepariwisataan ke dalam kebijakan pembangunan secara menyeluruh dan pola-pola suatu negara atau daerah serta menetapkan keterkaitan antara kepariwisataan dengan sektor-sektor ekonomi.

4. Menyediakan basis rasional untuk pengambilan keputusan oleh sektor publik dan privat di bidang pembangunan kepariwisataan.

5. Mengadakan koordinasi dengan seluruh unsur sektor kepariwisataan. Hal ini mencakup inter-relasi atraksi-atraksi untuk wisatawan, aktivitas, fasilitas, dan layanan serta berbagai segmentasi pasar wisatawan.

6. Mengoptimalkan dan menjaga keseimbangan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial dari  kepariwisataan, distribusi manfaat secara adil dan merata kepada masyarakat, di samping mengurangi masalah akibat  kepariwisataan.

7. Menyediakan sebuah struktur fisik yang menunjukkan lokasi, tipe atraksi-atraksi yang akan dibangun dan dikembangkan, fasilitas-fasilitas, layanan-layanan, dan infrastruktur.

8. Menetapkan garis besar dan standar untuk menyiapkan perencanaan detail wilayah pembangunan kepariwisataan yang konsisten dengan, saling menguatkan, serta merancang  fasilitas-fasilitas secara tepat untuk wisatawan.

9. Meletakkan dasar  implementasi perencanaan dan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang efektif dan manajemen sektor pariwisata yang berkelanjutan, dengan menyediakan organisasi yang diperlukan dan kerangka kelembagaan lainnya.

10. Menyediakan kerangka koordinasi sektor publik dan privat serta investasi pembangunan kepariwisataan.

11. Menawarkan sebuah standar minimum untuk pemantauan pembangunan kepariwisataan secara terus menerus dan menjaganya agar sesuai dengan yang direncanakan.

Meskipun banyak manfaat perencanaan jangka panjang kepariwisataan, masih banyak destinasi yang tidak memilikinya. Mengapa? Mungkin destinasi itu tidak menempatkan sektor kepariwisataan sebagai prioritas utama. Di samping itu, di beberapa tempat masih ada keyakinan bahwa sektor privat dapat mengurus perencanaannya dan tidak melibatkan pihak lain. Argumen ketiga, menolak perencanaan jangka panjang karena terlalu banyak waktu dan biaya. Alasan keempat, karena perencanaan kepariwisataan yang kompleks melibatkan banyak lembaga pemerintah, sektor privat, dan organisasi nirlaba serta individu-individu.

Penamaan perencanaan

1. Rencana (induk-red)  kepariwisataan atau master plan kepariwisataan: perencanaan jangka panjang untuk 10 tahun atau lebih.

2. Strategi kepariwisataan: rencana jangka menengah untuk 5-9 tahun.

3. Rencana aksi kepariwisataan: rencana jangka pendek untuk 2-4 tahun.

Topik yang dibahas di sini perencanaan destinasi masa depan bersama dengan para pemangku kepentingan kepariwisataan.

Perencanaan destinasi berhubungan dengan komunitas di destinasi, juga pengorganisasian rencana strategis.

Perbedaan istilah stratejik, strategi, strategis, dan perencanaan strategis.

1. Stratejik (Strategic): Artinya jangka panjang dan waktunya 5 tahun ke depan atau lebih.

2. Strategi (Strategy): Strategi kepariwisataan digunakan secara bergantian dengan istilah rencana kepariwisataan.

3. Strategis (Strategies): Seluruh program aksi yang terseleksi atau berisi inisiatif-inisiatif dalam rencana kepariwisataan atau strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Perencanaan stratejik (Strategic planning): Sebuah proses manajemen yang melibatkan pemindaian lingkungan makro (internal dan eksternal) dan kemudian mendefinisikan misi, visi, nilai-nilai inti, tujuan, dan strategis.

Hasil rencana kepariwisataan

MD dan para pemangku kepentingan harus mendefinisikan tujuan-tujuan kunci untuk melengkapi sebuah rencana kepariwisataan dan menetapkan hasil yang ingin dicapai. Mill dan Morrison (2012) menyarankan bahwa rencana kepariwisataan harus ada sedikitnya lima hasil sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi pendekatan-pendekatan alternatif (Identifying alternative approaches): Penentuan secara tepat pilihan-pilihan yang berbeda atau skenario-skenario aspek-aspek penting kepariwisataan di destinasi.

2. Menciptakan yang diinginkan: Mengikuti langkah-langkah yang menambah manfaat kepariwisataan.

3. Menghindari yang tidak diinginkan: Mengantisipasi dampak-dampak negatif kepariwisataan dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari hal tersebut.

4. Mempertahankan keunikan: Mengidentifikasi aset-aset unik yang dimiliki destinasi dan USPs (unique selling propositions) dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mempertahankan dan memperluas aset-aset yang dimiliki.

5. Mengadaptasi sesuatu yang tidak diharapkan: Merancang rencana-rencana yang tidak terduga dan manajemen krisis untuk mengatasi situasi yang tidak diharapkan.

Ruang lingkup rencana kepariwisataan

Penting untuk dipahami bahwa sebuah rencana dibuat dari platform yang ada sesuai tujuan jangka panjang suatu destinasi. Visi sebuah destinasi untuk kebutuhan masa depan perlu diartikulasikan. UNWTO menyatakan bahwa master plan kepariwisataan harus mengidentifikasi (a) aksi-aksi, (b) peran-peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, (c) jangka waktu, (d) pagu indikatif anggaran, (e) panduan pemantauan, dan (f) kriteria sukses untuk 10 (sepuluh) aspek kepariwisataan di destinasi (transportasi, akomodasi, aktivitas-aktivitas wisatawan, pengembangan produk, zonasi kepariwisataan, pemasaran dan promosi, kerangka kelembagaan, statistik dan riset, legislasi dan regulasi serta standar kualitas layanan kepariwisataan).

Rekomendasi ruang lingkup untuk sebuah rencana kepariwisataan (source: adapted from Mill and Morrison, 2012)

10As

1. Awareness (Kesadaran):

– Pemasaran dan promosi meliputi: Branding destinasi, strategi pemasaran

2. Attractiveness (Daya tarik):

– Pengembangan produk meliputi: Atraksi baru dan atraksi yang diperbaiki

3. Availability (Tersedianya):

– Pemasaran dan promosi meliputi: Saluran-saluran distribusi, teknologi komunikasi dan informasi (TIK).

4. Access (Akses):

– Transportasi meliputi: Bandara dan layanan penerbangan.

– Infrastruktur: Jalan, rel kereta api dan akses air bersih.

– Zonasi kepariwisataan meliputi: Koridor perjalanan wisata dan sistem jalur.

5. Appearance (Penampilan)

– Zonasi kepariwisataan meliputi: Keindahan pintu masuk utama

– Pengembangan produk meliputi: Rencana zona kedatangan dan pemeliharaan ruang publik secara menyeluruh.

6. Activities (Aktivitas):

– Pengembangan produk meliputi: Festival-festival dan Peristiwa-peristiwa pariwisata (Events).

– Program meliputi: aktivitas-aktivitas individu

7. Assurance (Jaminan):

– Standar kualitas layanan-layanan pariwisata meliputi: program jaminan kualitas.

– Keselamatan dan Keamanan meliputi: Program kesehatan masyarakat dan ketersediaan suplai makanan.

– Infrastruktur meliputi: Program keamanan umum

– Legislasi dan regulasi meliputi: regulasi tentang praktik-praktik operasional.

8. Appreciation (Apresiasi):

– Sumber daya manusia meliputi: pelatihan keterampilan perhotelan.

– Sikap-sikap komunitas meliputi Pelatihan bahasa asing dan kesadaran pariwisata bagi komunitas

9. Action (Aksi):

– Statistik dan riset meliputi: Rencana jangka panjang  kepariwisataan, rencana pemasaran, program riset, dan implementasi.

10. Accountability (Akuntabilitas):

– Kerangka institusional meliputi struktur organisasional.

– Statistik dan riset meliputi evaluasi kinerja dan statistik besaran pasar pariwisata serta dampak-dampak pariwisata.

Tambahan As

11. Accommodations (Akomodasi):

– Akomodasi meliputi Hotel dan resor, serta akomodasi-akomodasi khusus.

12. Actors (Pelaku):

– Peran pemangku kepentingan dan tanggung jawab meliputi Tanggung jawab implementasi program.

13. Agenda untuk Keberlanjutan (Agenda for sustainability):

– Kebijakan meliputi Kebijakan kepariwisataan yang berkelanjutan.

– Zonasi kepariwisataan meliputi:

Program kepariwisataan berkelanjutan.

14. Allocation (Alokasi):

– Anggaran meliputi Kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pendanaan.

15. Attainment (Hasil yang akan dicapai):

– Jangka waktu meliputi Jangka waktu pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

Rencana jangka panjang kepariwisataan di dalam sebuah destinasi sangat penting dan MD harus mengambil peran dalam memimpin dan mengoordinasi serta memastikan bahwa proses-proses rencana tersebut sedapat mungkin akan berhasil. Satu dari persyaratan utama rencana yang berhasil adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat dan mempunyai rasa kepemilikan bersama.

Sangat sukar membayangkan manajemen destinasi yang profesional tanpa rencana jangka panjang, sebagaimana disebutkan dalam pepatah, “Gagal membuat rencana artinya merencanakan untuk gagal.”

Langkah-langkah spesifik sebuah manajemen destinasi harus merencanakan destinasi secara lengkap, sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan untuk nilai dan manfaat rencana jangka panjang kepariwisataan.

2. Memimpin dan mengoordinasikan proses menyiapkan rencana jangka panjang kepariwisataan.

3. Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang  kepariwisataan untuk menyiapkan rencana jangka panjang.

4. Memastikan bahwa rencana disusun berdasarkan kebijakan kepariwisataan dan konsisten dengan tingkatan yang lebih tinggi dalam rencana kepariwisataan di negara itu.

5. Memilih sebuah proses rencana bahwa akan menghasilkan rasa kepemilikan yang besar terhadap suatu rencana.

6. Mendorong penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam persiapan menyusun rencana.

7. Menegaskan bahwa proses rencana berdasarkan riset dan menganalisis seluruh faktor lingkungan internal dan eksternal.

8. Memastikan rencana,  mengidentifikasi sebuah visi, tujuan-tujuan, strategi-strategi dan sasaran-sasaran yang terukur untuk kepariwisataan di destinasi.

9. Mengomunikasikan hasil-hasil dan rekomendasi-rekomendasi rencana yang menarik untuk semua pemangku kepentingan.

10. Mengimplementasikan rencana bersamaan dengan bantuan dari para pemangku kepentingan lainnya.

11. Memonitor implementasi rencana dan membuat perubahan korektif jika diperlukan.

12. Mengevaluasi rencana tentang pencapaian visi dan tujuan.

13. Menginisiasi siklus rencana kepariwisataan yang akan datang.

Sumber: Alastair M. Morrison (2013).  Marketing And Managing Tourism Destinations.

Catatan:

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisataan adalah  keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensional serta  multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan (baca: dengan-red) masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Sumber:

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Related Posts

Enactment

B 321 MAN

Nomor kendaraan yang bagus karena setiap kali berkendara mengingatkan kita kepada Yang Maha Kuasa, dengan cara mengikuti aturan berlalu lintas di jalan raya, tidak semaunya sendiri, memberi kesempatan kepada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan; Read more…

Arts

Cara Menjual Sisir Kepada Orang Botak

Sebuah perusahaan membuat tes terhadap tiga calon staf penjual barunya. Tesnya unik, yaitu: menjual sisir di kompleks Biara Shaolin. Tentu saja, ini cukup unik karena para Biksu di sana semuanya gundul (botak) dan tidak membutuhkan Read more…

Human Technology

Tata Kelola Destinasi Pariwisata sebagai Orkestrator

Jika sebuah destinasi adalah untuk meyakinkan para pengunjung (wisatawan), destinasi dapat menawarkan satu set pengalaman-pengalaman unik yang berbeda yang merefleksikan sebuah tempat yang spesifik, Tata Kelola Destinasi (TKD/DMO) perlu berpikir bahwa karena dirinya kurang ahli Read more…